Beranda » Uncategorized » Rangkuman Kewarganegaraan

Rangkuman Kewarganegaraan

BAB I

PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

 

  1. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan dan Kompetensi yang Diharapkan

 

  1. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan

Semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi dan menatap masa depan untuk mengisi kemerdekaan diperlukannya Perjuangan Non Fisik yang sesuai dengan bidang profesi masing-masing. Dimana perjuangan ini memerlukan sarana kegiatan pendidikan bagi setiap Warga Negara Indonesia pada umumnya dan mahasiswa sebagai calon cendikiawan pada khususnya yaitu melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

  1. Kompetensi yang Diharapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan
  2. Hakikat Pendidikan

Pendidikan yang tinggi tidak dapat diabaikan dai realita kehidupan global yang digambarkan sebagai perubahan kehidupan yang penuh dengan paradox dan ketidakterdugaan. Oleh karena itu, adanya Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan agar Warga Negara Indonesia memiliki wawasan akan kesadaran untuk bela Negara dan memiliki pola pikir, pola sikap serta perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan pancasila.

  1. Kemampuan Warga Negara

Warga negara mampu menumbuhkan wawasan serta kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara serta Ketahanan nasional dalam diri mereka sebagai calon ilmuwan negara.

  1. Menumbuhkan Wawasan Warga Negara

Untuk menumbuhkan wawasan warga Negara dalam hal persahabatan, pengertian antarbangsa, perdamaian dunia, kesadaran bela negara dan sikap serta perilaku yang bersendikan pada nilai-nilai budaya bangsa, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional maka setiap warga negara Indonesia diharuskan untuk menguasi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Hal tersebut merupakan misi atau tanggung jawab Pendidikan Kewarganegaraan.

  1. Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan

Meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta mampu memenuhi kebutuhan Pembangunan Nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Dalam hal ini dibutuhkan jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan social, kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan.

  1. Kompetensi yang Diharapkan

Adanya tindakan cerdas (kemahiran, ketepatan dan keberhasilan dalam bertindak), penuh rasa tanggung jawab (kebenaran tindakan dilihat dari nilai IPTEK, etika maupun kepatutan ajaran agama dan budaya), dari seorang warga negara dalam berhubungan dengan negara dan memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan konsepsi falsafah bangsa, Wawasan Nusantara dan Ketahanan nasional.

 

  1. B.     Pemahaman Tentang Bangsa, Negara, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Hubungan Warga Negara dengan Negara Atas Dasar Demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Bela Negara

 

  1. Pengertian dan Pemahaman Tentang Bangsa dan Negara
    1. Pengertian Bangsa

Adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan enyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah.

  1. Pengertian dan Pemahaman Negara

Negara adalah satu perserikatan yang melaksanakan satu pemeritahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa untuk ketertiban sosial dan masyrakat ini berada dalam satu wilayah tertentu yang membedakannya dari kondisi masyarakat lain di luarnya. Negara memiliki 2 unsur, yaitu :

  • Bersifat konstitutif. Dimana di dalam negara tersebut terdapat wilayah yang meliputi udara, darat dan perairan (tidak mutlak), rakyat atau masyarakat dan pemerintahan yang berdaulat.
  • Bersifat deklaratif. Dimana unsure ini ditunjukkan dengan adanya tujuan negara, UUD, pengakuan dasekelompok manusia ri negara lain dan masuk dalam perhimpunan bangsa-bangsa.

Sebuah negara dapat berbentuk negara kesatuan (unitary state) dan negara serikat (federation).

  1. Negara dan Warga Negara Dalam Sistem Kenegaraan di Indonesia

Pada dasarnya kewajiban negara terhadap warganya adalah memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir batin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya. Negara juga wajib melindungi hak asasi warganya sebagai manusia secara individual (HAM) berdasarkan ketentuan internasional yang dibatasi oleh ketentuan agama, etika, moral dan budaya yang berlaku di negara Indonesia dan oleh system kenegaraan yang digunakan.

  1. Proses Bangsa yang Menegara

Proses bangsa yang menegara memberikan gambaran tentang bagaimana terbentuknya suatu bangsa dimana sekelompok manusia yang berada didalamnya merasa sebagai bagian dari bangsa sehingga tumbuhlah kesadaran dalam diri mereka untuk tetap mempertahankan tegak dan utuhnya negara melalui upaya bela negara. Upaya ini dapat terlaksana dengan baik apabila tercipta pola pikir, sikap dan perilaku bangsa yang berbudaya sebagai motivasi untuk bela negara.

Di Indonesia, proses bangsa yang menegara diawali dengan adanya pengakuan yang sama atas kebenaran hakiki dan kesejarahan yang merupakan gambaran kebenaran secara faktual dan otentik.

  1. Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara

Dalam UUD 1945 Bab X pasal tentang warga negara telah diamanatkan pada pasal 26, 27, 28 dan 30. Pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa hak dan kewajiban Warga Negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.

 

 

 

  1. Hubungan Warga Negara dan Negara
    1. Siapakah Warga Negara ?

Pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah disahkan oleh UU sebagai warga negara.

  1. Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan

Hal ini diatur dalam pasal 27 ayat 1 yang menunjukkan kepedulian negara terhadap hak asasi.

  1. Hak Atas Pekerjaan dan penghidupan yang Layak Bagi Kemanusiaan

Hal ini diatur dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan yang layak.

  1. Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul

Hal ini diatur dalam pasal 28 UUD 1945. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokratis.

  1. Kemerdekaan Memeluk Agama

Hal ini diatur dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945. Agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat dipaksakan karena berdasarkan keyakinan.

  1. Hak dan Kewajiban Pembelaan Negara

Hal ini diatur dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945 dan ayat 2 (UU No.20 Tahun 1982).

  1. Hak Mendapat Pengajaran

Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Dan ayat 2 (UU No.2 Tahun 1989) yang menyatakan bahwa pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur, yakni pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah (keluarga).

  1. Kebudayaan Nasional Indonesia

Di dalam penjelasa UUD 1945 pasal 36 menunjukkan bahwa bahasa daerah merupakan salah satu unsur budaya yang penting, yang akan tetap dihormati dan dipelihara oleh negara.

  1. Kesejahteraan Sosial

Hal ini diatur dalam pasal 33 dan 34 UUD 1945 dan terus disempurnakan oleh Undang-Undang.

  1. Pemahaman Tentang Demokrasi
    1. Konsep Demokrasi

Kekuasaan yang menyiratkan arti politik dam pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat adalah warga negara.

  1. Bentuk Demokrasi dalam Pengertian Sistem Pemerintahan Negara

1)      Betuk Demokrasi

Ada 2 bentuk demokrasi dalam sistem pemerintahan negara, yaitu :

  • Pemerintahan Monarki
  • Pemerintahan Republik

2)      Kekuasaan Dalam Pemerintahan

Kekuasan dalam pemerintahan terbagi menjadi 3 badan, yaitu :

  • Badan Legislatif (membuat UU)
  • Badan Eksekutif (menjalankan UU)
  • Badan yudikatif (mengatur jalannya pelaksanaan UU)

3)      Pemahaman Demokrasi di Indonesia

  • Adanya sistem kepartaian yang terbagi menjadi 3 (multi partai, dua partai dan satu partai)
  • Adanya sistem pengisian jabatan pemegang kekuasan negara
  • Adanya hubungan antar pemegang kekuasan negara, teruatama legislatif dan eksekutif

4)      Prinsip Dasar Pemerintahan Republik Indonesia

Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan yang pasti dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia dan UUD 1945 sebagai sumber pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia yang terdiri atas Hukum Dasar Tertulis dan Hukum Dasar Tidak Tertulis.

5)      Beberapa Rumusan Pancasila

Setelah melalui beberapa proses, pada akhirnya tersusunlah rumusan pancasila seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

6)      Struktur Pemerintahan Republik Indonesia

  • Badan Pelaksana pemerintah
  • Hal Pemerintahan Pusat

ü  Organisasi cabinet dibawah Menteri Koordinator

ü  Badan pelaksanaan pemerintahan yang bukan Departemen dan BUMN

ü  Pola administrasi dan manajemen Pemerintahan RI yang menggunakan pola musyawarah dan mufakat

ü  Tugas pokok Pemerintahan Negara RI

ü  Hal Pemerintahan Wilayah

ü  Hal Pemerintahan Daerah

  1. Pemahaman Tentang Demokrasi Indonesia

Demokrasi asli Indonesia tumbuh dari kesatuan masyarakat adat Indonesia yang kemudian dikembangkan dan ditingkatkan sehingga menjadi menjadi milik nasional. Demokrasi Indonesia adalah satu sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat dalam bentuk musyawarah untuk mufakat untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, merata secara material dan spiritual. Dimana langkah pelaksanaan kekuasan pemerintahan rakyat dijiwai oleh nilai-nilai falsafah pancasila dan yang berlangsung menurut hukum (hukum tertinggi yang dijabarkan secara formal kemudian menjadi hukum dasar tertulis yang disebut UUD atau konstitusi). Demokrasi Indonesia bersifat penting dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah popular, dimana rasa tanggung jawab tersebut meliputi tanggung jawab kemanusiaan dan tanggung jawab Ilahi.

  1. Pemahaman Tentang Hak Asasi Manusia

Hak-hak Asasi Manusia merupakan pelaksanaan umum yang baku bagi semua bangsa dan negara. Setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat perlu senantiasa mengingat dan berusaha akan HAM. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 30. Sebagai warga negara, masing-masing individu tidak hanya memperoleh hak tetapi juga kewajiban.

  1. Kerangka Dasar Kehidupan Nasional Meliputi Keterkaitan Antara Falsafah Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional
    1. Konsepsi Hubungan antara Pancasila dan Bangsa

Sila-sila dalam Pancasila menjadi falsafah bagi bangsa Indonesia, yang berarti menjadi cita-cita dalam setiap upaya melakukan pekerjaan dan kebenaran yang dituju oleh bangsa Indonesia adalah seperti yang tertuang dalam Pancasila.

  1. Pancasila Sebagai Landasan Idiil Negara

Cita-cita bangsa Indonesia pun menjadi cita-cita negara dikarenakan Pancasila merupakan landasan idealisme Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila yang merupakan kebenaran yang hakiki perlu diwujudkan oleh bangsa Indonesia.

  1. Landasan Hubungan UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
    1. Pancasila sebagai Ideologi Negara

Negara memiliki cita-cita yaitu menjadikan Pancasila sebagai kebenaran yang hakiki sehingga harus diperjuangkan oleh negara dan harus menjadi muatan dalam UUD berdirinya sebuah negara. Cita-cita ini tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

  1. UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusi

PPKI membentuk KNIP yang bertugas membuat UUD dan menunjuk presiden serta wakilnya. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD tersebut diterima sebagai UUD Negara yang selanjutnya dikenal dengan UUD 1945. Pada tanggal ini juga terbentuklah NKRI yang telah mendapat pengakuan dari berbagai negara sehingga UUD 1945 dijadikn sebagai landasan konstitusi NKRI.

  1. Implementasi Konsepsi UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusi
  • Pancasila : cita-cita dan ideology negara
  • Penataan : supra dan infrastruktur politik negara
  • Ekonomi : peningkatan taraf hidup. Berpola politik, berstrategi ekonomi
  • Kualitas bangsa : mencerdaskan bangsa. Bentuk politik, strategi SosBud
  • Perlunya kekuatan pertahanan dan keamananan melalui pola politik dan strategi pertahanan dan keamanan
  1. Konsepsi Pertama tentang Pancasila sebagai Cita-cita dan Ideologi Negara

Hal ini dijelaskan dalam makna Pembukaan UUD 1945 dari alinea 1 sampai 4.

  1. Konsepsi UUD 1945 dalam Mewadahi Perbedaan Pendapat dalam Kemasyarakatan Indonesia

Adanya pengakuan tentang perbedaan pendapat dalam kelompok bangsa Indonesia. Konsepsi kelompok bangsa Indonesia tersebut diwadahi dalam bentuk organisasi kemasyarakatan menurut profesi dan fungsinya. Semua wadah tersebut diatur di dalam UU pelaksanaan tentang organisasi kemasyarakatan yang berdasarkan falsafah Pancasila.

  1. Konsepsi UUD 1945 dalam Infrastruktur Politik

Dasar acuan sistem kepartaian di NKRI adalah Pasal 28 UUD 1945. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokratis. Tata cara penyampaian pikiran warga negara yang diatur dala UU berarti bentuk dan pelaksanaan penyampaian pokok pikiran tidaklah tetap karena UU bersifat pelaksanaan yang tentu akan berpihak pada perumus, situasi serta kondisi yang dihadapi.

  1. Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
    1. Situasi NKRI Terbagi dalam Periode-periode

Periode yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kepentingan sejarah perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara berdasarkan situasi yang dihadapi oleh penyelenggara kekuasaan. Pada periode lama bentuk yang dihadapi berupa ancaman fisik, sedangkan pada periode baru dan reformasi, bentuk yang dialami berupa tantangan perkembangan zaman.

  1. Pada Periode Lama Bentuk Ancaman yang Dihadapi adalah Ancaman Fisik

Ancaman yang tumbuh saat itu, manumbuhkan pemikiran mengenai cara menghadapi hala tersebut yang kemudian dituangkan dalam UU No.29 Tahun 1954.

  1. Periode Orde Baru dan Periode Reformasi

Tantangan non fisik dan gejolak social merupakan ancaman yang dihadapi pada masa periode baru dan reformasi. Untuk mengatasi hal ini maka dibuatlah Ketetapan MPR untuk pertama kalinya pada periode baru dengan Nomor : IV/MPR/1973 tentang GBHN, dimana terdapat penjelasan tentang Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Selain itu, hal ini juga ditegaskan secara hukum melalui UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

 

 

 

BAB II

WAWASAN NUSANTARA

 

  1. A.    Wawasan Nasional Suatu Bangsa

Wawasan Nusantara atau Wawasan Nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang serba terhubung melalui interaksi dan interrelasi, dalam pembangunanya di lingkungan nasional termasuk lokal dan propinsional regional serta global. Wawasan ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup,keutuhan wilayah serta jati diri bangsa, dimana wawasan tersebut diharapkan dapat memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan.

 

  1. Teori-Teori Kekuasaan

Wawasan nasional suatu bangsa dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang dianutnya.Beberapa teori paham kekuasaan dan teori geopolitik adalah :

  1. Paham-Paham Kekuasaan
    1. Kaisar Napoleon Bonaparte
    2. Paham  Jenderal Clausewitz
    3. Paham Feuerbach dan hagel,
    4. Paham Lenin
    5. Paham Lucian W. Pye dan Sidney

 

 

 

  1. Teori-teori Geopolitik

Geopolitik berasal dari kata “geo” atau bumi dan politik yang berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menetukan alternatif nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Beberapa pendapat dari pakar-pakar Geopolitik antara lain sebagai berikut :

  1. Pandangan Ajaran Frederich Ratzel
  2. Pandanga ajaran Rudolf Kjellen
  3. Pandangan ajaran Karl Haushofer
  4. Pandangan Ajaran Sir Halford Mackinder
  5. Pandangan  Ajaran Sir Walter Raleight dan Alfred Thyer Mahan
  6. Pandangan ajaran W.Mitchel,A Saversky, Giulio Douhet, dan John Frederik Charles Fuller
  7. Ajaran Nichoulus J. Spykman

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s